Sinkronisasi Hukum Perlindungan Anak Nasional terhadap Standar Internasional Perlindungan Anak

Posted: Oktober 17, 2010 in Uncategorized

Oleh; Muh. Ali Amran

Bab. 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Tidaklah mengherankan jika ada ungkapan yang menyatakan jika hendak menghancurkan suatu bangsa maka hancurkanlah generasi mudanya. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.

Kondisi yang paling memungkinkan guna pencapaian hasil yang optimal atas cita-cita tersebut adalah terciptanya kondisi sosial yang kondusif, dan merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang semacam itu. Kondisi sosial yang kondusif selalu ditandai dengan perkembangan perekonomian yang merata di seluruh masyarakat yang ada, dan hal itu sudah barang tentu harus didukung oleh sebuah sistem hukum yang baik dalam mengawal pembangunan ekonomi yang baik.

Realitas sosial menunjukkan bahwa kondisi kondusif tersebut belum dapat diwujudakan oleh pemerintah, di tengah globalisasi yang terus melaju, negara ini nampaknya mengalami anomie kondisi di mana sosial kehilangan nilai dan patokan-patokan hidup. Pemenuhan ekonomi yang menjadi barometer kesuksesan hidup menyebabkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapainya, tidak terkecuali juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi muda bangsa ini. Dengan keadaan seperti itu maka nampaknya penanganan anak harus menjadi perhatian yang serius. Namun demikian penanganan secara hukum terhadap anak harus pula memerhatikan sifat-sifat khas anak.

Penanganan terhadap perilaku menyimpang anak merupakan perhatian dunia. Adalah UNICEF badan dunia yang dibentuk oleh PBB yang diperuntukkan untuk menangani anak. UNICEF telah melakukan riset di seluruh dunia guna menemukan bagaimana menangani perilaku penyimpangan anak secara universal atau paling tidak menentukan patron yang tepat dalam pembentukan hukum perlindungan bagi anak bagi anak-anak di seluruh dunia. Namun demikian out put hukum perlindungan anak pada akhirnya digantungkan kepada kebijakan negara.

Indonesia sendiri mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Aturan perundang-undangan tersebut merupakan bagian dari hukum pidana perlindungan anak.

Dua regulasi tersebut memiliki peran masing-masing dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Pada UU No. 3/1997 berfungsi melindungi anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini anak adalah pelaku tindak pidana tertentu, sedangkan pada UU No. 23/2003 berfungsi melindungi anak dalam konteks anak yang menjadi korban kejahatan. Dengan kedua regulasi tersebut diharapkan dapat menopang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Melihat pernyataan-pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa upaya perlindungan terhadap anak adalah sebuah isu yang sifatnya global, olehnya dirasakan perlu untuk mengetahui standar-standar internasional perlindungan anak, serta hakikat perlindungan anak itu sendiri. Olehnya di dalam tulisan ini penulis akan memaparkan hakikat perlindungan anak dan standar-standar internasonal perlindungan terhadap anak serta akan membuat sebuah perbandingan dengan hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia.

Bab. 2

Pembahasan

2.1. Hakikat Perlindungan Anak

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak mencakup masalah yang luas, beragam dan kompleks. Seperti masalah pelacuran yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sementara di sisi lain kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh berkembangnya pornografi anak.

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak azasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, abuse, dan pengabaian juga beresiko mempunyai hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya, memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tuna wisma dan terusir dari tempat tinggalnya.

Tindakan-tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan eksploitasi terhadap orang lain, termasuk kepada anak-anaknya sendiri. Sementara kegagalan melundingi anak-anak mengancam pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif terhadap anak dan akan dibawa sampai anak tumbuh dewasa. Dampak yang paling berbahaya dalam kegagalan melindungi anak adalah terancamnya eksistensi suatu bangsa. Anak sebagai pewaris negara di masa yang akan datang tidak akan mampu memimpin bangsa dalam keadaan yang kurang baik akibat dari kegagalan negara melindungi mereka di masa lampau.

2.2. Standar Perlindungan Anak Menurut Konvensi Internasional

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924 ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak Internasional pertama diadopsi oleh liga bangsa-bangsa. Instumen-instrumen hak-hak azasi berikutnya dari PBB, seperti Deklarasi Universal  Hak-Hak Azasi Manusia 1948. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam kovenan internasional mengenai Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966.

Konvensi hak-hak anak dalam beberapa hal meningkatkan standar internasional mengenai hak-hak anak. Konvensi ini menjelaskan dan mengikat secara hukum beberapa hak-hak anak yang dicantumkan pada instrumen-instrumen sebelumnya. Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan anak, misalnya yang berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi, dan prinsip bahwa semua keputusan mengenai anak haruslah kepentingan yang terbaik bagi anak yang diutamakan. Konvensi juga untuk pertama kalinya membentuk suatu badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak, yakni Komite Hak-hak Anak (Commite of the Rights of Child).

Pengakuan hak-hak atas perlindungan tidak hanya terbatas pada konvensi hak-hak anak. Ada sejumlah instrumen baik berupa instrumen PBB maupun instrumen dari badan internasional lainnya, yang juga memasukkan hak-hak ini. Instrumen-instrumen itu meliputi:

  1. Piagam afrika tentang hak-hak kesejahteraan anak, tahun 1993
  2. Konvebsi-konvensi jenewa mengenai hukum humaniter internasional (1949) dan protokol tambahannya (1977)
  3. Konvensi buruh internasional No. 138 (1973), yang menyatakan bahwa secara umum seorang yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan di dalam bidang-bidang pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka, dan konvensi organisasi buruh internasional No. 182 (1999) mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
  4. Protokol bagi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang kejahatan transnasional terorganisasi untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.

Anak dalam pasal pasal 1 konvensi mengenai hak-hak anak adalah; seorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal. Ada beberapa hak dalam konvensi yang berlaku bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun yakni meliputi pelarangan diberlakukannya hukuman mati, dan dalam protokol pilihan konvensi tersebut terdapat pelarangan mengerahkan anak yang berusia di bawah 18 tahun dalam angkatan bersenjata.

Instrumen internasional lainnya juga menggunakan 18 tahun sebagai batasan untuk menentukan kapam seseorang kehilangan haknya atas perlindungan khusus yang menjadi hak seorang anak. Lebih jauh UNICEF dan organisasi internasional utama menggunakan usia 18 tahun sebagai batas pasti untuk bekerja.

Keseluruhan hal-hal yang menjadi perlindungan anak di dalam konvensi-konvensi internasional adalah

  1. Perlindungan terhadap praktek atau tradisi-tradisi yang dapat merugikan kesehatan anak
  2. Perdagangan anak
  3. Eksploitasi seksual terhadap anak
  4. Perburuhan terhadap anak (bentuk-bentuk pekerjaan buruk bagi anak)
  5. Perlindungan anak dalam keadaan perang
  6. Hak atas kebangsaan
  7. Hak atas identitas
  8. Hak berkedudukan
  9. Perlindungan atas kekerasan fisik dan kekerasan emosional

10. Penerlantaran dan pengabaian

11.  Adopsi sebagai perlindungan anak

12.  Mencegah kenakalan anak

13.  Hak kerahasiaan bagi korban anak

14.  Hak untuk santunan terhadap korban anak

Perlakuan-perlakuan terhadap anak yang melakukan kriminalitas dalam konvensi-konvensi internasional yakni sebagai berikut:

  1. Pelarangan diberlakukannya hukuman mati;
  2. Pelarangan pemenjaraan anak secara soliter;
  3. Pelarangan mendapatkan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan menistakan anak.
  4. Perlakuan yang berperikemanusiaan selama proses persidangan.

2.3. Sinkronisasi Hukum Nasional dan Standar Internasional terhadap perlindungan anak

Negara dalam melakukan upaya perlindungan anak yang standarnya diakui secara internasional dapat melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional tersebut, dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di suatu negara tentunya.

Indonesia sendiri telah menelurkan dua undang-undang yang diperuntukkan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 3/1997 adalah regulasi yang peruntukannya guna melindungi anak yang merupakan pelaku tindak pidana, dengan membedakannya dengan tata cara peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan UU No. 23/2002 merupakan regulasi yang melindungi anak sebagai korban atas suatu tindak pidana.

Melihat substansinya dan jika dikaitkan dengan standar internasional perlindungan anak, maka sebagian besar hal-hal yang diatur di dalam konvensi-konvensi tersebut sudah diatur di dalam kedua regulasi tersebut. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang sebenarnya sangat urgen yang belum diatur dalam regulasi indonesia, hal tersebut adalah upaya pencegahan kenakalan anak.

Pencegahan merupakan Suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau antisipasi mulai sejak dini (Preventif). Langkah pencegahan kriminalitas yang dilakukan oleh anak haruslah bertitik tolak dari penyebab terjadinya kriminalitas tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah pencegahan tersebut adalah;

  1. Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif;

Adalah tanggung jawab suatu pemerintahan dalam upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, menciptakan mesyarakat yang kondusif tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi yang mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat. Pembangunan ekonomi pun akan dapat berjalan dengan baik jika dikawal oleh sistem hukum yang benar-benar baik.

Sementara dalam mencegah terjadinya Anomie, maka negara perlu mengakomodir kultur dalam masyarakat menjadi sebuah hukum yang mesti dipertahankan dalam rangka menjaga norma-norma masyarakat tersebut tetap utuh.

Organisasi Masyarakat juga sudah selayaknya menghentikan pengotak-kotakan dalam masyarakat, khususnya dalam memberikan kesan buruk terhadap sebuah komunitas tertentu.

  1. Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis;

Keluarga merupakan pilar utama dalam memonitor perkembangan anak, keluarga harus menjaga kedisiplinan anak namun pula harus dengan mengubah cara pendekatan otoriter menjadi pendekatan yang persuasif kekeluargaan. Namun demikian hal tersebut baru akan dapat tercapai apabila terjadi di lingkungan keluarga yang harmonis.

  1. Memberikan pendidikan moralitas, etika dan agama bagi anak.

Pendidikan moralitas, etika dan agama selayaknya didapatkan oleh anak sejak di lingkungan keluarganya sebagai lingkungan yang paling bertanggung jawab atas perkembangan etika anak.

Selain itu pendidikan moral, etika dan agama harusnya mendapatkan porsi lebih di institusi pendidikan formal, sebagai harapan agar pembelajaran atas etika betul-betul menjadi perhatian anak, jadi tidak semata-mata hanya menjadi pelajaran sampingan yang disepelekan oleh anak.

Bab. 3

Penutup

3.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu global, olehnya dalam membuat hukum perlindungan anak maka seyogyanya ikut mempertimbangkan standar internasional perlindungan anak. Indonesia telah mengakomodir sebagian besar substansi perlindungan anak yang dianut oleh konvensi-konvensi internasioanl namun demikian terdapat hal urgen yang belum diatur dalam regulasi nasional tersebut, seperti masalah pencegahan kriminalitas oleh anak.

3.2. Saran

Adalah kewajiban suatu negara untuk melindungi generasi penerusnya, olehnya di masa datang pembuatan regulasi perlindungan anak mesti disempurnakan, seperti masalah pencegahan kriminalitas oleh anak. Kriminalitas oleh anak sebagian besar diakibatkan oleh kondisi anomi bangsa ini, dan juga merupakan kewajiban negara dalam memperbaiki kondisi tersebut. Dalam memperbaiki kondisi tersebut maka diperlukan upaya serius dan menyeluruh, baik itu perbaikan ekonomi yang merata juga tentunya dibarengi dengan perbaikan sistem hukum. Dan keseluruhan hal tersebut merupakan kewajiban negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s