Potensi Black Box Dalam Criminal Justice System di Indonesia

Posted: Oktober 16, 2010 in Uncategorized

Oleh; M. Ali Amran

Bab.1

Pendahuluan

1.1.    Latar Belakang

Berbicara dalam konteks teoritis maka dalam sistem peradilan pidana jika tidak ada sinkronisasi dalam komponen-komponen sistem peradilan pidana maka peradilan pidana akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya. Sinkronisasi tersebut adalah sinkronisasi substansi, sinkronisasi Struktural dan sinkronisasi Kultural. Sinkronisasi dalam substansi adalah sebuah sinkronisasi dalam bidang materil atau Undang-undang, sedangkan sinkronisasi dalam bidang Struktural adalah sinkronisasi terhadap struktur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan). Dan yang terakhir adalah sinkronisasi dalam bidang kultural atau budaya. Dengan sinkronnya hal-hal tersebut maka akan menciptakan Integrated Criminal Justice system.

L.H.C. Hulsman berpendapat lain terhadap Integrated Criminal Justice, menurutnya Integrated Criminal Justice System merupakan suatu “Black Box”, yang bermakna bahwa dalam menghasilkan suatu out put dalam proses yang telah ditetapkan oleh suatu sistem peradilan pidana maka pihak-pihak atau komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem melakukan, mengakomodir, mempertimbangkan sesuatu yang “tidak diketahui” oleh masyarakat umum (Black Box). dan berdasarkan dengan sifat Black Box, ia hanya dapat diketahui oleh si pembuat hal yang tidak diketahui itu sendiri, dan biasanya black box akan dibuka bila terjadi kecelakaan atau dalam hal ini akan dibuka bila tejadi chaos akibat out put yang ditelurkan oleh sistem peradilan pidana tersebut. Pandangan tersebut didasarkan atas sebuah kenyataan pahit yang terjadi dalam realitas dunia peradilan dengan sistem peradilannya yang carut marut dalam menghasilkan sebuah putusan.

Potensi terjadinya Black Box dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) sebenaranya digantungkan terhadap pemilihan model sistem peradilan pidana yang dianut, olehnya yang menjadi permasalahan selanjutnya sistem peradilan pidana itu adalah sistem yang bagaimana? Olehnya dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai model-model sistem peradilan pidana yang selanjutnya dianalisis sampai sejauhmana potensi terjadinya black box dalam tiap-tiap model itu.

Bab. 2

Pembahasan

2.1.   Model Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana umumnya dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu Normatif, Admistratif, sosial. Pendekatan normatif memandang aparatur penegak hukum sebagai intitusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi mejeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Pendekatan sosial memandang aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan daru aparatur penegak hukum tersebut.

2.1.1.     Crime Control Model

Herbert Packer, seorang profesor hukum Stanford University, memperkenalkan dua model, yaitu Crime Control Model dan Due Process Model, dalam bukunya The Limit of Criminal Sanction. Diperkenalkannya model sistem peradilan pidana ini berdasarkan atas pengamatan terhadap praktek peradilan di Amerika Serikat.

Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal, dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah ketertiban umum dan efisiensi. Dalam model inilah berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan, dan berlaku apa yang disebut Presumption of Guilty. Nilai yang melandasi Crime Control Model adalah:

1.     Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan

2.     Perhatian utama harus ditujukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya

3.     Proses kriminal penegakan hukum harus berlandas pada pprinsip cepat, dan tuntas dan model yang mendukung adalah model administratif dan menyerupai model manajerial

4.     Asas praduga tak bersalah “presumption of guilt” akan menyebabkan sistem ini dilaksanaka secara efesien

5.     Proses penegakan hukum harus dititik beratkan pada kualitas penemuan fakta-fakta administratif sebab temuan tersebut akan membawa ke arah: pembebasan seorang tersangka atau kesediaan seorang tersangka menyatakan dirinya bersalah.

2.1.2.     Due Process Model

Dalam Due Process Model muncullah nilai baru yakni konsep perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Dalam model ini kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka memaksimalkan efesiensi, dalam model ini pula diperkenalkan apa yang dinamakan Presumption Of Innocence. Nilai-nilai yang melandasi model ini adalah:

1.    Adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi

2.    Pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi pengadilan

3.    Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan

4.    Model ini memegang asas presumption of innocence sebagai asas praduga tidak bersalah, seorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas itu

5.    Persamaan di muka hukum

6.    Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

2.1.3.     Family Model

Griffiths mengemukakan model Famili atau Family Model, dalam model ini diutamakan out put yang menguntungkan bagi kepentingan kedua pihak yang saling berperkara, menurutn Griffths masyarakat tidak mungkin dapat diperbaiki atau dinetralisir dari kejahatan selama kita tidak berpikir dalam pertimbangan kepentingan atau keuntungan di dalam memahami kejahatan. Menurutnya peradilan pidana harus berlandas cinta kasih sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan

Griffiths selanjutnya menyatakan bahwa setiap kehidupan di dalam masyarakat, hubungan antara penjahat dengan masyarakat hendaknya dilandasi oleh cinta kasih yang berkelanjutan sebagaimana yang terdapat dalam keluarga kecil.

2.1.4.     Gardians Model

Gardians Model atau Model Pengayoman merupakan model dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan berjalannya proses. Proses tersebut adalah prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan tentang tatacara pelaksanaan sebuah peradilan.

Model ini menganut asas praduga tidak bersalah Presumption Of Innocence seseorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural. Oleh karena model ini sangat mengutamakan proses maka pelaksanaan peradilan pidana dalam model ini relatif memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit dalam penyelesaiannya.

2.2.   Potensi Terjadinya Black Box dalam Model Sistem Peradilan Pidana

Black Box terjadi dalam hubungan antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang terselubung. Komponen tersebut merupakan aparat penegak hukum sendiri, yang terdiri dari penegak hukum yang berdiri atas nama negara dan kepentingan umum, maupun penegak hukum yang berdiri atas nama individu serta hakim sebagai penentu out put dari input dua komponen tadi.

Hubungan yang terjadi dapat diakibatkan peluang yang ditimbulkan oleh suatu sistem peradilan pidana, kondisi ini dimungkinkan sebagai akibat dari dari tujuan yang lebih mengutamakan keuntungan, prosedural yang terpola, proses yang berjalan lambat. Jika diamati peluang besar yang memungkinkan terjadinya Black Box akan timbul dari manajemen yang seperti itu.

Gardians Model yang lebih mengutamakan “proses” dengan konsekuensi harus melalui tahap prosedural yang memakan banyak waktu akan memberikan peluang terjadinya Black Box, betapa tidak out put dari sistem yang mengutamakan “proses” yang berkonotasi “Prosedural” akan dianggap sebagai out put yang sudah benar-benar sahih walaupun itu bagi masyarakat awam bukanlah sebagai out put yang diharapkan. Pada gejala yang seperti itu maka fenomena Black Box ditenggarai telah terjadi.

Sinkronisasi komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang menganut model tersebut justru akan menciptakan hubungan yang yang lebih “menegaskan” terjadinya hubungan yang bersifat “black box”. apabila menelurkan out put yang buruk.

Family Model yang mengutamakan pengakomodiran kepentingan-kepentingan para pihak, dan mengutamakan out put yang sifatnya saling menguntungkan atas dasar cinta kasih atau kekeluargaan juga akan memberikan peluang besar terjadinya Black Box. Pada model ini jelas-jelas dimungkinkan untuk menelurkan out put yang dapat menciderai rasa keadilan bagi korban suatu kejahatan, yang mana sejatinya yang mesti diberikan perhatian yang serius adalah korban dari suatu kejahatan tersebut, bukan pelaku dan bukan aparat penegak hukum.

Kecendrungan dalam Family Model adalah terlalu offender oriented olehnya model ini dianggap kurang memadai, dan dengan kecendrungan tersebut maka akan lebih memudahkan hubungan dalam black box terjadi.

Due Process Model yang nilainya menjunjung tinggi HAM dengan mencoba mencegah terjadinya kesalahan mekanisme administrasi peradilan dengan menganggap bersalahnya seseorang apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas untuk itu. Akan tetapi justru mekanisme yang sifatnya prosedural itulah yang memungkinkan dapat terjadinya hubungan dalam black box.

Sebagaimana kecendrungannya mekanisme prosedural selalu memakan waktu yang relatif lama, dan out put yang dihasilkan dianggap sebagai sesuatu yang sahih walaupun oleh masyarakat justru beranggapan sebaliknya. Masalah prosedural selalu mengenyampingkan efesiensi dan olehnya itulah lagi-lagi mempermudah mekanisme black box terjadi.

Crime Control Model adalah model yang fungsi utama penegakan hukum berusaha menekan kejahatan sebab dengan jaminan ketertiban anggota masyarakat dapat dijamin kebebasannya. Sebagai mana yang telah disebutkan bahwa nilai yang mendasari model ini adalah: Perhatian utama yang harus ditujukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya, proses kriminal penegakan hukum juga harus berlandas pada prinsip cepat, dan tuntas, serta tidak terpaku pada prosedural hal itu dapat juga terlihat pada asas praduga tidak bersalah yang dianutnya yakni presumption of guilt.

Model ini bisa dikatakan sebagai model yang tidak memberikan peluang terhadap terjadinya hubungan dalam black box atau tertutupnya celah-celah yang dapat menimbulkan hubungan dalam black box tersebut. Hal tersebut dikarenakan sebab pada model ini menekankan pada sistem nilai yang didasarkan pada proposisi bahwa penekanan terhadap tindakan  kriminal merupakan fungsi utama dalam proses pidana. Perhatian utama juga ditujukan kepada efesiensi (cepat dan final) pelaksanaan proses peradilan pidana untuk menjaring tersangka, menetukan bersalah tidaknya dan menjamin tindakan tepat bagi seseorang yg tidak melakukan kejahatan. Jadi dalam model ini tidak memberikan peluang bagi hakim selaku penentu out put untuk merumuskan out put yang mengakomodir kepentingan tersangka.

Bab. 3

Penutup

3.1.      Kesimpulan

Hubungan dalam Black box terjadi dapat diakibatkan oleh peluang yang ditimbulkan oleh suatu sistem peradilan pidana, kondisi ini dimungkinkan sebagai akibat dari dari tujuan yang lebih mengutamakan keuntungan, prosedural yang terpola, proses yang berjalan lambat.

Black Box merupakan konsekuensi pemilihan suatu sistem peradilan pidana. Dalam beberapa model sistem peradilan pidana memberikan peluang untuk terjadinya hubungan dalam black box. Adalah Crime Control Model satu-satunya model yang tidak memberikan peluang terjadinya hubungan dalam black box jika ditinjau dari nilai yang mendasari model ini.

3.2.      Saran

Sinkronisasi komponen-komponen sistem peradilan pidana memang hal yang sangat penting sebagai sarana pengembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi sinkronisasi itu tidak akan ada artinya jika apa yang oleh L.H.C Hulsman istilahkan dengan hubungan Black Box dalam sistem peradilan pidana terpadu malah terjadi dalam sinkronisasi itu. Sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan black Box terjadi akibat konsekuensi pemilihan sistem peradilan pidana yang memberikan peluang terciptanya hubungan itu. Olehnya sudah saatnya Indonesia mulai memikirkan untuk merubah sistem peradilan pidana yang dianutnya dengan menutup serapat mungkin celah untuk dapat terjadinya hubungan Black Box tersebut.

(Alien Amran)

Daftar Pustaka

Anawar, Yesmil, Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung.

Aswanto, 2010, Criminal Justice System, Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Unhas, Makassar.

Bureau of Justice Assistance, 2010, Creating a New Criminal Justice System for the 21st Century, www.ojp.usdoj.gov/BJA diakses tanggal 06 juni 2010

CDA, Willy, 2010, Wich Model? Crime Control Model or Due Process Model, www.clifftnotes.com diakses tanggal 06 juni 2010

Pandiangan, Saut, 2009, Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Penal Study Club, Semarang

Komentar
  1. kretek mengatakan:

    thankss

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s