Oleh; Muh. Ali Amran

Bab. 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Tidaklah mengherankan jika ada ungkapan yang menyatakan jika hendak menghancurkan suatu bangsa maka hancurkanlah generasi mudanya. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.

Kondisi yang paling memungkinkan guna pencapaian hasil yang optimal atas cita-cita tersebut adalah terciptanya kondisi sosial yang kondusif, dan merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang semacam itu. Kondisi sosial yang kondusif selalu ditandai dengan perkembangan perekonomian yang merata di seluruh masyarakat yang ada, dan hal itu sudah barang tentu harus didukung oleh sebuah sistem hukum yang baik dalam mengawal pembangunan ekonomi yang baik.

Realitas sosial menunjukkan bahwa kondisi kondusif tersebut belum dapat diwujudakan oleh pemerintah, di tengah globalisasi yang terus melaju, negara ini nampaknya mengalami anomie kondisi di mana sosial kehilangan nilai dan patokan-patokan hidup. Pemenuhan ekonomi yang menjadi barometer kesuksesan hidup menyebabkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapainya, tidak terkecuali juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi muda bangsa ini. Dengan keadaan seperti itu maka nampaknya penanganan anak harus menjadi perhatian yang serius. Namun demikian penanganan secara hukum terhadap anak harus pula memerhatikan sifat-sifat khas anak.

Penanganan terhadap perilaku menyimpang anak merupakan perhatian dunia. Adalah UNICEF badan dunia yang dibentuk oleh PBB yang diperuntukkan untuk menangani anak. UNICEF telah melakukan riset di seluruh dunia guna menemukan bagaimana menangani perilaku penyimpangan anak secara universal atau paling tidak menentukan patron yang tepat dalam pembentukan hukum perlindungan bagi anak bagi anak-anak di seluruh dunia. Namun demikian out put hukum perlindungan anak pada akhirnya digantungkan kepada kebijakan negara.

Indonesia sendiri mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Aturan perundang-undangan tersebut merupakan bagian dari hukum pidana perlindungan anak.

Dua regulasi tersebut memiliki peran masing-masing dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Pada UU No. 3/1997 berfungsi melindungi anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini anak adalah pelaku tindak pidana tertentu, sedangkan pada UU No. 23/2003 berfungsi melindungi anak dalam konteks anak yang menjadi korban kejahatan. Dengan kedua regulasi tersebut diharapkan dapat menopang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Melihat pernyataan-pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa upaya perlindungan terhadap anak adalah sebuah isu yang sifatnya global, olehnya dirasakan perlu untuk mengetahui standar-standar internasional perlindungan anak, serta hakikat perlindungan anak itu sendiri. Olehnya di dalam tulisan ini penulis akan memaparkan hakikat perlindungan anak dan standar-standar internasonal perlindungan terhadap anak serta akan membuat sebuah perbandingan dengan hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia.

Bab. 2

Pembahasan

2.1. Hakikat Perlindungan Anak

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak mencakup masalah yang luas, beragam dan kompleks. Seperti masalah pelacuran yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sementara di sisi lain kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh berkembangnya pornografi anak.

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak azasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, abuse, dan pengabaian juga beresiko mempunyai hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya, memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tuna wisma dan terusir dari tempat tinggalnya.

Tindakan-tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan eksploitasi terhadap orang lain, termasuk kepada anak-anaknya sendiri. Sementara kegagalan melundingi anak-anak mengancam pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif terhadap anak dan akan dibawa sampai anak tumbuh dewasa. Dampak yang paling berbahaya dalam kegagalan melindungi anak adalah terancamnya eksistensi suatu bangsa. Anak sebagai pewaris negara di masa yang akan datang tidak akan mampu memimpin bangsa dalam keadaan yang kurang baik akibat dari kegagalan negara melindungi mereka di masa lampau.

2.2. Standar Perlindungan Anak Menurut Konvensi Internasional

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924 ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak Internasional pertama diadopsi oleh liga bangsa-bangsa. Instumen-instrumen hak-hak azasi berikutnya dari PBB, seperti Deklarasi Universal  Hak-Hak Azasi Manusia 1948. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam kovenan internasional mengenai Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966.

Konvensi hak-hak anak dalam beberapa hal meningkatkan standar internasional mengenai hak-hak anak. Konvensi ini menjelaskan dan mengikat secara hukum beberapa hak-hak anak yang dicantumkan pada instrumen-instrumen sebelumnya. Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan anak, misalnya yang berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi, dan prinsip bahwa semua keputusan mengenai anak haruslah kepentingan yang terbaik bagi anak yang diutamakan. Konvensi juga untuk pertama kalinya membentuk suatu badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak, yakni Komite Hak-hak Anak (Commite of the Rights of Child).

Pengakuan hak-hak atas perlindungan tidak hanya terbatas pada konvensi hak-hak anak. Ada sejumlah instrumen baik berupa instrumen PBB maupun instrumen dari badan internasional lainnya, yang juga memasukkan hak-hak ini. Instrumen-instrumen itu meliputi:

  1. Piagam afrika tentang hak-hak kesejahteraan anak, tahun 1993
  2. Konvebsi-konvensi jenewa mengenai hukum humaniter internasional (1949) dan protokol tambahannya (1977)
  3. Konvensi buruh internasional No. 138 (1973), yang menyatakan bahwa secara umum seorang yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan di dalam bidang-bidang pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka, dan konvensi organisasi buruh internasional No. 182 (1999) mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
  4. Protokol bagi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang kejahatan transnasional terorganisasi untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.

Anak dalam pasal pasal 1 konvensi mengenai hak-hak anak adalah; seorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal. Ada beberapa hak dalam konvensi yang berlaku bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun yakni meliputi pelarangan diberlakukannya hukuman mati, dan dalam protokol pilihan konvensi tersebut terdapat pelarangan mengerahkan anak yang berusia di bawah 18 tahun dalam angkatan bersenjata.

Instrumen internasional lainnya juga menggunakan 18 tahun sebagai batasan untuk menentukan kapam seseorang kehilangan haknya atas perlindungan khusus yang menjadi hak seorang anak. Lebih jauh UNICEF dan organisasi internasional utama menggunakan usia 18 tahun sebagai batas pasti untuk bekerja.

Keseluruhan hal-hal yang menjadi perlindungan anak di dalam konvensi-konvensi internasional adalah

  1. Perlindungan terhadap praktek atau tradisi-tradisi yang dapat merugikan kesehatan anak
  2. Perdagangan anak
  3. Eksploitasi seksual terhadap anak
  4. Perburuhan terhadap anak (bentuk-bentuk pekerjaan buruk bagi anak)
  5. Perlindungan anak dalam keadaan perang
  6. Hak atas kebangsaan
  7. Hak atas identitas
  8. Hak berkedudukan
  9. Perlindungan atas kekerasan fisik dan kekerasan emosional

10. Penerlantaran dan pengabaian

11.  Adopsi sebagai perlindungan anak

12.  Mencegah kenakalan anak

13.  Hak kerahasiaan bagi korban anak

14.  Hak untuk santunan terhadap korban anak

Perlakuan-perlakuan terhadap anak yang melakukan kriminalitas dalam konvensi-konvensi internasional yakni sebagai berikut:

  1. Pelarangan diberlakukannya hukuman mati;
  2. Pelarangan pemenjaraan anak secara soliter;
  3. Pelarangan mendapatkan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan menistakan anak.
  4. Perlakuan yang berperikemanusiaan selama proses persidangan.

2.3. Sinkronisasi Hukum Nasional dan Standar Internasional terhadap perlindungan anak

Negara dalam melakukan upaya perlindungan anak yang standarnya diakui secara internasional dapat melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional tersebut, dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di suatu negara tentunya.

Indonesia sendiri telah menelurkan dua undang-undang yang diperuntukkan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 3/1997 adalah regulasi yang peruntukannya guna melindungi anak yang merupakan pelaku tindak pidana, dengan membedakannya dengan tata cara peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan UU No. 23/2002 merupakan regulasi yang melindungi anak sebagai korban atas suatu tindak pidana.

Melihat substansinya dan jika dikaitkan dengan standar internasional perlindungan anak, maka sebagian besar hal-hal yang diatur di dalam konvensi-konvensi tersebut sudah diatur di dalam kedua regulasi tersebut. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang sebenarnya sangat urgen yang belum diatur dalam regulasi indonesia, hal tersebut adalah upaya pencegahan kenakalan anak.

Pencegahan merupakan Suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau antisipasi mulai sejak dini (Preventif). Langkah pencegahan kriminalitas yang dilakukan oleh anak haruslah bertitik tolak dari penyebab terjadinya kriminalitas tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah pencegahan tersebut adalah;

  1. Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif;

Adalah tanggung jawab suatu pemerintahan dalam upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, menciptakan mesyarakat yang kondusif tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi yang mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat. Pembangunan ekonomi pun akan dapat berjalan dengan baik jika dikawal oleh sistem hukum yang benar-benar baik.

Sementara dalam mencegah terjadinya Anomie, maka negara perlu mengakomodir kultur dalam masyarakat menjadi sebuah hukum yang mesti dipertahankan dalam rangka menjaga norma-norma masyarakat tersebut tetap utuh.

Organisasi Masyarakat juga sudah selayaknya menghentikan pengotak-kotakan dalam masyarakat, khususnya dalam memberikan kesan buruk terhadap sebuah komunitas tertentu.

  1. Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis;

Keluarga merupakan pilar utama dalam memonitor perkembangan anak, keluarga harus menjaga kedisiplinan anak namun pula harus dengan mengubah cara pendekatan otoriter menjadi pendekatan yang persuasif kekeluargaan. Namun demikian hal tersebut baru akan dapat tercapai apabila terjadi di lingkungan keluarga yang harmonis.

  1. Memberikan pendidikan moralitas, etika dan agama bagi anak.

Pendidikan moralitas, etika dan agama selayaknya didapatkan oleh anak sejak di lingkungan keluarganya sebagai lingkungan yang paling bertanggung jawab atas perkembangan etika anak.

Selain itu pendidikan moral, etika dan agama harusnya mendapatkan porsi lebih di institusi pendidikan formal, sebagai harapan agar pembelajaran atas etika betul-betul menjadi perhatian anak, jadi tidak semata-mata hanya menjadi pelajaran sampingan yang disepelekan oleh anak.

Bab. 3

Penutup

3.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu global, olehnya dalam membuat hukum perlindungan anak maka seyogyanya ikut mempertimbangkan standar internasional perlindungan anak. Indonesia telah mengakomodir sebagian besar substansi perlindungan anak yang dianut oleh konvensi-konvensi internasioanl namun demikian terdapat hal urgen yang belum diatur dalam regulasi nasional tersebut, seperti masalah pencegahan kriminalitas oleh anak.

3.2. Saran

Adalah kewajiban suatu negara untuk melindungi generasi penerusnya, olehnya di masa datang pembuatan regulasi perlindungan anak mesti disempurnakan, seperti masalah pencegahan kriminalitas oleh anak. Kriminalitas oleh anak sebagian besar diakibatkan oleh kondisi anomi bangsa ini, dan juga merupakan kewajiban negara dalam memperbaiki kondisi tersebut. Dalam memperbaiki kondisi tersebut maka diperlukan upaya serius dan menyeluruh, baik itu perbaikan ekonomi yang merata juga tentunya dibarengi dengan perbaikan sistem hukum. Dan keseluruhan hal tersebut merupakan kewajiban negara.

Oleh; Muh. Ali Amran

Bab. 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi sudah sejak lama menjadi titik berat dalam pembangunan jangka panjang sebab dalam peningkatan hasil-hasil dalam ekonomi akan dapat menyediakan sumber-sumber pembangunan dalam bidang sosial budaya pertahanan dan keamanan. Regulasi utama yang diadakan dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian adalah Undang-Undang drt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan aturan ini merupakan dasar acuan dari aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.

Setelah krisis ekonomi melanda bangsa ini maka pembangunan di bidang ekonomi lebih dititikberatkan lagi, penitikberatan pembangunan ekonomi berimplikasi pengembangan deregulasi aturan dalam bidang ekonomi yang berpengaruh kepada makin luasnya kesempatan masyarakat dalam melakukan kegiatan di bidang ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Deregulasi di sektor ekonomi tidak sepenuhnya mempunyai pengaruh yang positif, deregulasi ini pun juga mempunyai dampak yang negatif yakni bahwa pelaku ekonomi kadang-kadang tidak mengindahkan peraturan hukum yang berakibat kepada pelanggaran hukum yang diikuti oleh sanksi baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Cakupan perangkat hukum ekonomi dapat berupa di bidang hukum publik maupun di bidang hukum privat atau perpaduan antara keduanya. Olehnya dalam hukum di bidang ekonomi terjadi pemublikan dan pemrivatan kegiatan perekonomian olehnya penyimpangan dalam bidang ekonomi akan dihadapi oleh sanksi pidana dan sanksi perdata.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi mempunyai pembatasan-pembatasan oleh peraturan yang ada, pembatasan ini dalam banyak hal diwujudkan dalam bentuk ancaman pidana, khususnya jika pelanggaran itu mengakibatkan kerugian negara.

Hukum pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU drt No. 7 Tahun 1955. Secara substansial dalam UU tersebut hanya menyebutkan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada, olehnya apabila dilihat dari substansi UU drt No. 7 Tahun 1955 dapat digolongkan kepada pengertian tindak pidana ekonomi (economic crime) dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam UU drt No. 7 1955.

Kelanjutan dari UU No. drt 7 tahun 1955 di mana dinyatakan bahwa negara indonesia sedang dalam keadaan darurat adalah lahirnya UU No.11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi. undang-undang ini dikenal sebagai undang-undang karet yang dimaksudkan untuk dapat secara fleksibel diberlakukan. Aturan subversi ini meliputi seluruh aspek hidup masyarakat termasuk juga di dalamnya kegiatan produksi ekonomi pada umumnya dan berpotensi merugikan negara.

Akan tetapi setelah tidak diberlakukannya aturan subversi dan seiring pula dengan kemajuan zaman, penjabaran mengenai tindak pidana ekonomi juga ikut berkembang. Dalam tulisan ini penulis akan memaparkan tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi secara umum dan merugikan negara.

Bab. 2

Pembahasan

2.1. Tindak Pidana Yang berkaitan dengan Perekonomian Secara Umum dan Bersifat Merugikan Negara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam tulisan ini penulis akan memaparkan tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan merugikan negara, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkembangannya terlahir aturan yang merupakan tindak pidana khusus yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dalam pasal 1 secara jelas mengemukakan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa yang diatur merupakan bertalian dengan perekonomian negara. Dengan keberlakuan aturan Ini berarti ketentuan dalam pasal 3e dari UU No.7 /1955 “aktif” dengan sendirinya. Pasal 3e sebenarnya merupakan pasal yang begitu fleksibel guna mencegah tubrukan dengan aturan yang akan lahir kemudian dan tentunya sesuai dengan zamannya. Aturan-aturan yang lahir kemudian merupakan aturan yang lahir guna mencegah kekosongan hukum olehnya dalam kaitan dengan UU No.7/1955 aturan pasal 3e juga merupakan blanco strafbepalingen.

Undang-undang No 3/1971 telah diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Maksud dari dibentuknya UU. No. 31/1999 adalah; bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam perubahannya (UU No.20/2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999) dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merugikan negara atau perekonomian dan menghambat pembangunan nasional. Kemudian istilah kerugian tersebut diperluas dengan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

2.1.2 Tidak Pidana Perpajakan

Tindak pidana selanjutnya yang berkaitan dengan perekonomian negara dan bersifat merugikan negara adalah tindak pidana perpajakan. Hal itu dikarenakan oleh karena perpajakan berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran, yang dampaknya akan memengaruhi perekonomian secara umum, terutama sektor publik, sehingga memengaruhi setiap aspek kehidupan ekonomi. Bidang pajak lebih ditekankan kepada pengeluaran pembiayaan oleh negara, dan pemenuhannya dikaitkan dengan kebijakan fiskal pemerintah. Penerimaan dari perpajakan memiliki dua tujuan. Pertama untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, dan yang kedua adalah untuk membentuk adanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi utang-utang negara yang terjadi sebelumnya atau defisit anggaran karena pinjaman. Dengan demikian peran pajak sangat strategis.

sebagai pelanggaran maupun tindak pidana di bidang perpajakan, sudah diatur di dalam Undang-undang perpajakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur tindak pidana perpajakan di bidang perpajakan meliputi perbuatan:(1) yang dilakukan oleh seseorang atau oleh Badan yang diwakili orang tertentu (pengurus); (2) tidak memenuhi rumusan undang-undang; (3) diancam dengan sanksi pidana; (4) melawan hukum; (5) dilakukan di bidang perpajakan; (6) dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara.

Aturan pajak mempunyai delik sendiri yang merupakan lex specialis dari aturan yang bersifat umum yakni tindak pidana korupsi.

2.1.3 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tindak pidana berikut yang berkaitan dengan perekonomian negara dan bersifat merugikan negara adalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tindak pidana ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 3 huruf (a) disebutkan bahwa tujuan diadakannya undang-undang tesebut guna menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Olehnya pelanggaran atas Undang-Undang ini dapat menjadikan efisiensi perekonomian nasional menurun dan hal itu berimbas pada tidak dapat terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh negara.

2.1.4 Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana selanjutnya yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah tindak pidana pencucian uang. Regulasinya terdapat dalam UU. No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

Alasan sehingga perbuatan pencucian uang ini termasuk kedalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah oleh sebab pencucian uang ini mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara umum karena aktivitas pencucian uang sebagai kejahatan transnasional yang modusnya banyak melintasi batas-batas negara. Hasil penelitian Castle dan Lee menunjukan bahwa kejahatan money laundring dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan tidak layaknya pendistribusian beban pajak. Sementara komisi hukum nasional mengemukakan bahwa praktik pencucian uang bisa menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak jujur, perkembangan praktek pencucian uang juga akan berimbas  kepada lemahnya sistem finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang menunjukkan indikator ekonomi secara makro menjadi turun tingkat efektifitasannya karena semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya. Menurut John McDowel dan Gary Novis pencucian uang dapat merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan pada dana hasil kejahatan akan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Kegiatan pencucian uang juga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Dalam pasal 2 disebutkan hal-hal yang merupakan hasil tindak pidana dari tindak pidana yang diantaranya adalah korupsi dan perpajakan. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan adalah kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

2.1.5 Pelanggaran HaKI

Tindak pidana selanjutnya yang berkaitan dengan perekonomian negara adalah pelanggaran HaKI. Definisi HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu, pencipta dan/atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkannya. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Tergolongnya pelanggaran HaKI ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara (mengingat aspek keperdataan HaKI yang sangat kental) disebabkan oleh karena secara global HaKI dihormati dan dilindungi. Hal tersebuut tercermin dari lahirnya sebuah kesepakatan internasional di Maroko melalui Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO) yang dikenal sebagai Marrakesh Agreement. Adanya kesepakatan yang akhirnya melahirkan organisasi perdagangan dunia (WTO) ini, maka produk dari setiap orang atau negara diatur melalui mekanisme pasar yang mengutamakan kualitas barang dan atau jasa. Produk tersebut biasanya dilindungi hukum sebagai hasil rasa, karsa dan cipta manusia yang tidak bisa begitu saja untuk dilanggar.

Dalam pergaulan masyarakat internasional, negara-negara yang memproteksi atau membiarkan pelanggaran hak cipta tanpa adanya penindakan hukum dapat dimasukkan dalam priority watch list, karena tidak memberikan perlindungan HaKI secara memadai bagi negara atau pemilik/pemegang izin ciptaan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pengucilan dalam pergaulan masyarakat internasional atau sanksi ekonomi dari produk negara itu pada transaksi bisnis internasional.

Setelah indonesia meratifikiasi kesepakatan internasional ini maka lahirlah perlindungan hukum atas HaKi di Indonesia ditandai dengan diundangkannya UU 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tantang Paten, UU No. 15 /2001 tentang Merk, UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 /2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Terdapat beberapa kejahatan di bidang HaKI yang hasil kejahatannya masuk dalam kategori pengaturan tindak pidana pencucian uang, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 huruf (y) bahwa yang termasuk ka dalam harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan dari huruf a sampai x juga termasuk tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehubungan dengan itu jika kita melihat hukuman yang diancamkan pada UU HaKI berkisar antara 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun (UU 19/2002 tentang Hak Cipta mengancamkan 7 tahun, UU No.14/2001 tantang Paten mengancamkan 4 tahun, UU 15 /2001 tentang Merk mengancamkan 5 tahun), olehnya harta kekayaan yang diperoleh dari pelanggaran HaKI termasuk juga ke dalam kategori pengaturan UU Pencucian Uang.

2.1.6 Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang mana tindak pidana ini diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan.

Tindak pidana perbankan ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ketentuan pidana dalam UU ini diatur di dalam pasal 46, 47, 47a, dan 48.

Alasan sehingga tindak pidana ini digolongkan ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah bahwa melihat imbas dari pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana maka akan berdampak kepada dimensi korban yang luas yakni masyarakat dan negara juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa, serta akan memengaruhi kepercayaan masyarakat kapada perbankan dan kehidupan bisnis.

Bab. 3

Penutup

3.1 Kesimpulan

Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara. Dan setelahnya maka lahirlah aturan-aturan yang berkaitan dengan perekonomian negara seperti:

1.    UU No. 3 Tahun 1971 yang telah diganti dengan UU no 31 Tahun 1999 dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan indak Pidana Korupsi

2.     Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

3.    Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4.    UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

5.    UU. No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

6.    UU HaKI (UU 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tantang Paten, UU No. 15 /2001 tentang Merk, UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 /2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Aturan-aturan tersebut dirasakan perlu diadakan sebagai jawaban atas perkembangan zaman dan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional yang senantiasa akan memengaruhi perekonomian umum.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, 2007, kebijakan pemerintah Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan liberalisasi perdagangan jasa profesi Di bidang hukum, Departemen Perindustrian, Jakarta.

Henny Marlyna, Tinjauan Terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, www.ikht.com, diakses pada tanggal 17 maret 2010

Prinst, Darwan, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Setiadi, Edi dan Yulia, Rena, 2009, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Bandung.

Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tantang Paten,

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk,

Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

Oleh; M. Ali Amran

Bab.1

Pendahuluan

1.1.    Latar Belakang

Berbicara dalam konteks teoritis maka dalam sistem peradilan pidana jika tidak ada sinkronisasi dalam komponen-komponen sistem peradilan pidana maka peradilan pidana akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya. Sinkronisasi tersebut adalah sinkronisasi substansi, sinkronisasi Struktural dan sinkronisasi Kultural. Sinkronisasi dalam substansi adalah sebuah sinkronisasi dalam bidang materil atau Undang-undang, sedangkan sinkronisasi dalam bidang Struktural adalah sinkronisasi terhadap struktur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan). Dan yang terakhir adalah sinkronisasi dalam bidang kultural atau budaya. Dengan sinkronnya hal-hal tersebut maka akan menciptakan Integrated Criminal Justice system.

L.H.C. Hulsman berpendapat lain terhadap Integrated Criminal Justice, menurutnya Integrated Criminal Justice System merupakan suatu “Black Box”, yang bermakna bahwa dalam menghasilkan suatu out put dalam proses yang telah ditetapkan oleh suatu sistem peradilan pidana maka pihak-pihak atau komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem melakukan, mengakomodir, mempertimbangkan sesuatu yang “tidak diketahui” oleh masyarakat umum (Black Box). dan berdasarkan dengan sifat Black Box, ia hanya dapat diketahui oleh si pembuat hal yang tidak diketahui itu sendiri, dan biasanya black box akan dibuka bila terjadi kecelakaan atau dalam hal ini akan dibuka bila tejadi chaos akibat out put yang ditelurkan oleh sistem peradilan pidana tersebut. Pandangan tersebut didasarkan atas sebuah kenyataan pahit yang terjadi dalam realitas dunia peradilan dengan sistem peradilannya yang carut marut dalam menghasilkan sebuah putusan.

Potensi terjadinya Black Box dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) sebenaranya digantungkan terhadap pemilihan model sistem peradilan pidana yang dianut, olehnya yang menjadi permasalahan selanjutnya sistem peradilan pidana itu adalah sistem yang bagaimana? Olehnya dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai model-model sistem peradilan pidana yang selanjutnya dianalisis sampai sejauhmana potensi terjadinya black box dalam tiap-tiap model itu.

Bab. 2

Pembahasan

2.1.   Model Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana umumnya dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu Normatif, Admistratif, sosial. Pendekatan normatif memandang aparatur penegak hukum sebagai intitusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi mejeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Pendekatan sosial memandang aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan daru aparatur penegak hukum tersebut.

2.1.1.     Crime Control Model

Herbert Packer, seorang profesor hukum Stanford University, memperkenalkan dua model, yaitu Crime Control Model dan Due Process Model, dalam bukunya The Limit of Criminal Sanction. Diperkenalkannya model sistem peradilan pidana ini berdasarkan atas pengamatan terhadap praktek peradilan di Amerika Serikat.

Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal, dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah ketertiban umum dan efisiensi. Dalam model inilah berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan, dan berlaku apa yang disebut Presumption of Guilty. Nilai yang melandasi Crime Control Model adalah:

1.     Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan

2.     Perhatian utama harus ditujukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya

3.     Proses kriminal penegakan hukum harus berlandas pada pprinsip cepat, dan tuntas dan model yang mendukung adalah model administratif dan menyerupai model manajerial

4.     Asas praduga tak bersalah “presumption of guilt” akan menyebabkan sistem ini dilaksanaka secara efesien

5.     Proses penegakan hukum harus dititik beratkan pada kualitas penemuan fakta-fakta administratif sebab temuan tersebut akan membawa ke arah: pembebasan seorang tersangka atau kesediaan seorang tersangka menyatakan dirinya bersalah.

2.1.2.     Due Process Model

Dalam Due Process Model muncullah nilai baru yakni konsep perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Dalam model ini kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka memaksimalkan efesiensi, dalam model ini pula diperkenalkan apa yang dinamakan Presumption Of Innocence. Nilai-nilai yang melandasi model ini adalah:

1.    Adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi

2.    Pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi pengadilan

3.    Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan

4.    Model ini memegang asas presumption of innocence sebagai asas praduga tidak bersalah, seorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas itu

5.    Persamaan di muka hukum

6.    Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

2.1.3.     Family Model

Griffiths mengemukakan model Famili atau Family Model, dalam model ini diutamakan out put yang menguntungkan bagi kepentingan kedua pihak yang saling berperkara, menurutn Griffths masyarakat tidak mungkin dapat diperbaiki atau dinetralisir dari kejahatan selama kita tidak berpikir dalam pertimbangan kepentingan atau keuntungan di dalam memahami kejahatan. Menurutnya peradilan pidana harus berlandas cinta kasih sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan

Griffiths selanjutnya menyatakan bahwa setiap kehidupan di dalam masyarakat, hubungan antara penjahat dengan masyarakat hendaknya dilandasi oleh cinta kasih yang berkelanjutan sebagaimana yang terdapat dalam keluarga kecil.

2.1.4.     Gardians Model

Gardians Model atau Model Pengayoman merupakan model dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan berjalannya proses. Proses tersebut adalah prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan tentang tatacara pelaksanaan sebuah peradilan.

Model ini menganut asas praduga tidak bersalah Presumption Of Innocence seseorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural. Oleh karena model ini sangat mengutamakan proses maka pelaksanaan peradilan pidana dalam model ini relatif memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit dalam penyelesaiannya.

2.2.   Potensi Terjadinya Black Box dalam Model Sistem Peradilan Pidana

Black Box terjadi dalam hubungan antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang terselubung. Komponen tersebut merupakan aparat penegak hukum sendiri, yang terdiri dari penegak hukum yang berdiri atas nama negara dan kepentingan umum, maupun penegak hukum yang berdiri atas nama individu serta hakim sebagai penentu out put dari input dua komponen tadi.

Hubungan yang terjadi dapat diakibatkan peluang yang ditimbulkan oleh suatu sistem peradilan pidana, kondisi ini dimungkinkan sebagai akibat dari dari tujuan yang lebih mengutamakan keuntungan, prosedural yang terpola, proses yang berjalan lambat. Jika diamati peluang besar yang memungkinkan terjadinya Black Box akan timbul dari manajemen yang seperti itu.

Gardians Model yang lebih mengutamakan “proses” dengan konsekuensi harus melalui tahap prosedural yang memakan banyak waktu akan memberikan peluang terjadinya Black Box, betapa tidak out put dari sistem yang mengutamakan “proses” yang berkonotasi “Prosedural” akan dianggap sebagai out put yang sudah benar-benar sahih walaupun itu bagi masyarakat awam bukanlah sebagai out put yang diharapkan. Pada gejala yang seperti itu maka fenomena Black Box ditenggarai telah terjadi.

Sinkronisasi komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang menganut model tersebut justru akan menciptakan hubungan yang yang lebih “menegaskan” terjadinya hubungan yang bersifat “black box”. apabila menelurkan out put yang buruk.

Family Model yang mengutamakan pengakomodiran kepentingan-kepentingan para pihak, dan mengutamakan out put yang sifatnya saling menguntungkan atas dasar cinta kasih atau kekeluargaan juga akan memberikan peluang besar terjadinya Black Box. Pada model ini jelas-jelas dimungkinkan untuk menelurkan out put yang dapat menciderai rasa keadilan bagi korban suatu kejahatan, yang mana sejatinya yang mesti diberikan perhatian yang serius adalah korban dari suatu kejahatan tersebut, bukan pelaku dan bukan aparat penegak hukum.

Kecendrungan dalam Family Model adalah terlalu offender oriented olehnya model ini dianggap kurang memadai, dan dengan kecendrungan tersebut maka akan lebih memudahkan hubungan dalam black box terjadi.

Due Process Model yang nilainya menjunjung tinggi HAM dengan mencoba mencegah terjadinya kesalahan mekanisme administrasi peradilan dengan menganggap bersalahnya seseorang apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas untuk itu. Akan tetapi justru mekanisme yang sifatnya prosedural itulah yang memungkinkan dapat terjadinya hubungan dalam black box.

Sebagaimana kecendrungannya mekanisme prosedural selalu memakan waktu yang relatif lama, dan out put yang dihasilkan dianggap sebagai sesuatu yang sahih walaupun oleh masyarakat justru beranggapan sebaliknya. Masalah prosedural selalu mengenyampingkan efesiensi dan olehnya itulah lagi-lagi mempermudah mekanisme black box terjadi.

Crime Control Model adalah model yang fungsi utama penegakan hukum berusaha menekan kejahatan sebab dengan jaminan ketertiban anggota masyarakat dapat dijamin kebebasannya. Sebagai mana yang telah disebutkan bahwa nilai yang mendasari model ini adalah: Perhatian utama yang harus ditujukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya, proses kriminal penegakan hukum juga harus berlandas pada prinsip cepat, dan tuntas, serta tidak terpaku pada prosedural hal itu dapat juga terlihat pada asas praduga tidak bersalah yang dianutnya yakni presumption of guilt.

Model ini bisa dikatakan sebagai model yang tidak memberikan peluang terhadap terjadinya hubungan dalam black box atau tertutupnya celah-celah yang dapat menimbulkan hubungan dalam black box tersebut. Hal tersebut dikarenakan sebab pada model ini menekankan pada sistem nilai yang didasarkan pada proposisi bahwa penekanan terhadap tindakan  kriminal merupakan fungsi utama dalam proses pidana. Perhatian utama juga ditujukan kepada efesiensi (cepat dan final) pelaksanaan proses peradilan pidana untuk menjaring tersangka, menetukan bersalah tidaknya dan menjamin tindakan tepat bagi seseorang yg tidak melakukan kejahatan. Jadi dalam model ini tidak memberikan peluang bagi hakim selaku penentu out put untuk merumuskan out put yang mengakomodir kepentingan tersangka.

Bab. 3

Penutup

3.1.      Kesimpulan

Hubungan dalam Black box terjadi dapat diakibatkan oleh peluang yang ditimbulkan oleh suatu sistem peradilan pidana, kondisi ini dimungkinkan sebagai akibat dari dari tujuan yang lebih mengutamakan keuntungan, prosedural yang terpola, proses yang berjalan lambat.

Black Box merupakan konsekuensi pemilihan suatu sistem peradilan pidana. Dalam beberapa model sistem peradilan pidana memberikan peluang untuk terjadinya hubungan dalam black box. Adalah Crime Control Model satu-satunya model yang tidak memberikan peluang terjadinya hubungan dalam black box jika ditinjau dari nilai yang mendasari model ini.

3.2.      Saran

Sinkronisasi komponen-komponen sistem peradilan pidana memang hal yang sangat penting sebagai sarana pengembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi sinkronisasi itu tidak akan ada artinya jika apa yang oleh L.H.C Hulsman istilahkan dengan hubungan Black Box dalam sistem peradilan pidana terpadu malah terjadi dalam sinkronisasi itu. Sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan black Box terjadi akibat konsekuensi pemilihan sistem peradilan pidana yang memberikan peluang terciptanya hubungan itu. Olehnya sudah saatnya Indonesia mulai memikirkan untuk merubah sistem peradilan pidana yang dianutnya dengan menutup serapat mungkin celah untuk dapat terjadinya hubungan Black Box tersebut.

(Alien Amran)

Daftar Pustaka

Anawar, Yesmil, Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung.

Aswanto, 2010, Criminal Justice System, Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Unhas, Makassar.

Bureau of Justice Assistance, 2010, Creating a New Criminal Justice System for the 21st Century, www.ojp.usdoj.gov/BJA diakses tanggal 06 juni 2010

CDA, Willy, 2010, Wich Model? Crime Control Model or Due Process Model, www.clifftnotes.com diakses tanggal 06 juni 2010

Pandiangan, Saut, 2009, Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Penal Study Club, Semarang

Oleh; M.Ali Amran

Sebelum kita masuk kepada bagaimana konsep ketertiban yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sekaligus, terlebih dahulu kita membahas tujuan akhir dari konsep yang hendak dicapai yakni kebahagiaan. Menurut Hans Kelsen kebahagiaan sosial merupakan kedilan. Lalu lebih lanjut Kelsen menjelaskan bahwa konsep keadilan merupakan sebuah konsep pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Apa arti sesungguhnya dari pernyataan bahwa tatanan sosial tertentu merupakan sebuah tatanan sosial yang adil? Pernyataan ini berarti bahwa tatanan tersebut mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan bagi semua orang sehingga mereka semua menemukan kebahagiaan di dalamnya. Kerinduan akan kedilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu terisolasi dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Roscoe Pound berpendapat tatanan hukum yang adil adalah tatanan hukum yang mengamankan dan melindungi berbagai kepentingan kodifikasi hukum tradisional yang diwarisi sesuai kondisi sosial yang ada.

Namun menurut Kelsen bahwa jelaslah tidaklah mungkin ada ada tatanan yang adil, yakni tatanan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap individu, bila kita mendefenisikan kebahagiaan dari pengertian aslinya yang sempit tentang kebahagiaan perseorangan, mengartikan kebahagiaan sesorang sebagai apa yang menurutnya memang demikian. Karena itu tidak dipungkiri bahwa pada suatu saat kebahagiaan seseorang akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Jadi tidak mungkin pula ada suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan kebahagiaan bukan atas kepada setiap orang perorangan. Menurut Kelsen yang dapat dikatakan adil adalah sebuah “legalitas” dari suatu aturan yang diterapkan terhadap semua kasus yang memang menurut isinya aturan ini yang harus diterapkan.

Berdasar atas rasio berpikir tersebut jelaslah bahwa keadilan merupakan suatu pandangan yang nisbi adanya dan hanya dapat dinilai dengan penilaian secara emosional. Namun masihlah lebih baik jika pandangan yang subjektif dan nisbi itu bertujuan dapat memberikan keadilan bagi sebanyak-banyaknya orang, daripada menciptakan sebuah gagasan yang bersifat memaksa tanpa mempertimbangkan perasaan hukum bagi sebanyak-banyaknya orang, maka justru akan membuat keadaan menjadi tidak lebih baik. Hal tersebut merupakan pandangan Jeremi Benthamthe aim of law is the greates happiness for the greates number”. Dan dengan pandangan itu paling tidak tujuan akhir kebahagiaan yang hendak dicapai dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang dari pada tidak sama sekali.

Akan tetapi menurut John Rawls keadilan yang diinginkan bagi sebanyak-banyaknya orang belum tentu keadilan yang objektif dan diterima secara rasio. Rawls memberi contoh apabila sebagian besar orang lebih menginginkan kondisi sosialnya menghalalkan perbudakan apakah itu bisa dikatakan sbagai keadilan bagi sebanyak-banyaknya orang dan apakah hal itu bisa diterima oleh rasio manusia yang beradab?. Rawls lalu mengemukakan teori keadilan yang kemudian dikenal dengan teori keadilan Rawls, menurutnya keadilan baru bisa didapatkan apabila orang dalam keadaan bebas/ independen dan tidak mengetahui posisinya di dalam sosial. Dalam teori ini kebahagiaan dapat diperoleh dengan prinsip kebebasan bertindak.

Menurut Imam Al-Gazali bahagia itu terdiri atas lima hal yaitu: 1. kebahagiaan akherat, 2. kebahagiaan yang dikarenakan oleh taufiq atau tuntunan dari yang Maha Kuasa (kedua jenis kebahagiaan itu merupakan kebahagiaan yang bersifat transedental) 3. bahagia yang dikarenakan oleh kutamaan akal budi yaitu kecerdasan, 4 keutamaan dari tubuh yaitu kesehatan dan kerupawanan, 5. kesehatan dari luar tubuh yaitu harta, keluarga, sosial dan keturunan (ketiga kebahagiaan itu merupakan kebagiaan yang bersifat lahiriah). Jenis kebahagiaan transedental hanya dapat dicapai pada kondisi sosial yang berkultur religius sementara yang bersifat lahiriah dapat dicapai oleh kelompok masyarakat manapun. Kebahagiaan lahiriah dalam pencapaiannya membutuhkan pola-pola yang tersusun secara sistemik oleh pemegang kendali dalam masyarakat (dalam hal ini pemerintah). Seperti pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya, mengusahakan pendidikan yang baik bagi rakyatnya, mengusahakan pelayanan kesehatan yang baik bagi rakyatnya d.l.l. Kebahagiaan yang bersifat transedental bukan berarti tidak dapat membawa kebahagiaan sampai ke alam nyata malah justru kebahagiaan transedental terbukti efektif membawa kebahagiaan itu. Kita sebut saja bagaimana konsep “kesabaran” yang diajarkan dan menjadi dogma dalam penganut agama Islam menjadikan penganutnya mampu untuk mengatasi berbagai hal yang selama ini menjadi masalah sosial, contoh kemiskinan, dalam konsep “sabar” kemiskinan dipandang sebagai cobaan dari yang Maha Kuasa yang mengharuskan orang yang mengalaminya untuk dapat menerima keadaan tersebut dengan hati yang ikhlas sembari berusaha untuk keluar dari kesulitan tersebut, sementara orang-orang mampu di sekitarnya diwajibkan untuk senantiasa membantu orang yang tidak mampu ini. Pembantuan tersebut dikenal dengan istilah Zakat, Infaq, dan sedekah. Kedua hal itu merupakan keseimbangan hidup. Dengan menilik hal tersebut dapat dikatakan bahwa keseimbangan hidup dapat diartikan saling memberi “manfaat”. Atau dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah bagaimana memperoleh kemanfaatan dan kemaslahatan ummat.

Menurut F.K. von Savigny sebagai penganut mazhab sejarah keadilan hukum itu tidak dibuat namun tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pendapat ini mempergunakan dasar volkgiest (jiwa rakyat) yang berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Jadi menurut teori ini kebahagiaan itu tidak perlu dibuat namun dibiarkan tumbuh dengan sendirinya berdasarkan jiwa rakyat atau volkgiest itu.

Hal selanjutnya adalah persoalan “kedamaian”. Tatanan hukum yang seperti apakah yang dapat menimbulkan kedamaian? Kedamaian dapat ditimbulkan oleh tatanan hukum yang bukan untuk memuaskan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lain, tetapi menghasilkan satu kompromi antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya friksi. Hanya tatanan hukum yang seperti itulah yang memungkinkan untuk menjamin perdamaian sosial bagi para subjeknya atas suatu dasar yang relatif permanen.

Menurut kaum positivis cita-cita keadilan merupakan sesuatu yang sangat berbeda dari cita-cita pardamaian, ada kecendrungan untuk menyamakan kedua cita-cita tersebut, atau paling tidak menggantikan cita-cita keadilan dengan cita-cita perdamaian. Perdamaian dapat tercapai bila tercipta keteraturan dalm masyarakat. Dengan aturan yang dibuat oleh otoritas tertinggi dari suatu komunitas akan mampu menciptakan kedamaian diantara angggota masyarakatnya, kedamaian ini paling tidak muncul dari rasa takut terhadap sanksi yang mengikuti aturan tersebut. Seperti itulah kaum positivis memaknai hukum dalam membawa perdamaian. Namun jika atas rasio tersebut aturan dibuat maka tujuan untuk mencapai kebahagiaan akan sulit tercapai

Kedamaian dapat diciptakan dengan barbagai peraturan yang mana peraturan itu tentunya tidak mengandung tendensi tertentu bagi kalangan tertentu pula. Lalu bagaimana cara agar aturan yang dibuat tidak menimbulkan tendensi? Disinilah mungkin peran Justice theory dari John Rawls dibutuhkan, pembuat aturan haruslah bebas dan tidak mengetahui kepentingannya dalam aturan yang dibuatnya.

Ketertiban akan senantiasa membawa kedamaian, namun perlu juga digaris bawahi bahwa kedamaian belum tentu membawa kebahagiaan. Lalu ketertiban yang bagaimanakah yang mampu membawa kedamaian sekaligus kebahagiaan. Konsep dasarnya adalah “peraturan”. Tujuan yang hendak dicapai adalah “aturan” yang membawa ketertiban, “aturan” yang membawa kedamaian, “aturan yang membawa kebahagiaan.

Sejak awal dikatakan biasanya peraturan dapat membawa ketertiban dan kita ketahui bahwa ketertiban ini akan membawa kedamaian antar individu dalam komunitas yang diatur tersebut, tak peduli apakah peraturan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan intern komunitas yang diatur. Jadi yang terpenting adalah bagaimana peraturan yang mampu membawa kebahagiaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa kebahagiaan merupakan hal relatif dan bersifat subjektif. Namun kita bisa mengombinasi teori-teori yang telah dipaparkan di atas untuk menjawab permasalahan ini.  Jeremi Bentham dengan tujuan hukumnya yaitu untuk kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang, namun perlu juga memperhatikan kritikan dari John Rawls bahwa keinginan komunitas ini juga haruslah adil dan beradab olehnya justice theory dari Rawls sepertinya tepat digunakan dalam membuat peraturan. Selanjutnya peraturan yang akan dibuat sebaiknya sesuai dengan keinginan masyarakat atau jiwa bangsa (volkgiest) dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa tatanan hukum yang adil adalah tatanan hukum yang mengamankan dan melindungi berbagai kepentingan kodifikasi hukum tradisional yang diwarisi sesuai kondisi sosial yang ada akan dapat terpenuhi.

Namun di luar dari hal itu semua untuk membantu tugas hukum untuk memgontrol kondisi sosial karena memang hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial, diperlukan pranata lain seperti Pranata Agama. Hal ini diperlukan sebab sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang bersifat subjektif dan Irrasional. Jika direnungkan apa yang dikemukakan Kelsen tersebut adalah masalah yang membutuhkan solusi. olehnya menurut penulis pencapaian kebahagiaan yang bersifat Subjektif dan Irrasional dapat dicapai dengan pencapaian kebahagiaan yang bersifat transedental. Caranya yakni dengan menggunakan peran ajaran agama.

(alie)